Banten Raih WTP untuk Keempat Kalinya

Gubernur Banten Wahidin Halim saat mengikuti teleconference Rapat Paripurna (sumber foto: PPID Provinsi Banten).

Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepubIik Indonesia. Setelah sebelumnya meraih WTP untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, Banten kembali meraih prestasi serupa untuk tahun anggaran 2019 seperti disampaikan oleh Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar, di Serang, Kamis (30/4/2020).

Penghargaan ini, kata Bahrullah, merupakan prestasi Pemprov Banten terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Banten Tahun Anggaran 2019. “Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LKPD Provinsi Banten TA 2019 temasuk dokumentasi atas rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten, maka BPK memberikan opini WTP,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Pencapaian ini, menurut Bahrullah merupakan sebuah bukti komitmen kuat dan upaya nyata dari jajaran Pemprov Banten yang dipimpin oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, serta jajaran DPRD Banten. Ia berharap, raihan positif ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya.

Sementara itu, Gubenur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi ini. Ia juga menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten yang telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten. “Rekomendasi DPRD atas  LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan catatan penting dan strategis yang memuat hasil evaluasi keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2019, beserta saran, masukan dan koreksi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah,” tuturnya dalam teleconference Rapat Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Banten.

Dengan berpijak pada rekomendasi itu, lanjut Gubernur WH, diharapkan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan tugasnya serta selalu fokus terhadap penanganan isu-isu strategis di Provinsi Banten. “Sehingga perubahan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan,” ungkapnya.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan program yang bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur WH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here