FENOMENA BANTUAN SOSIAL DITENGAH PANDEMI

BUDI SUPRIADI | PEMUDA BAYAH 
PEMERHATI SOSIAL, LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN 

Pemerintah menetapkan Kebijakan dalam menangani penyebaran virus Corona atau Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), unsur ini dimaksudkan agar dapat mencegah dan membatasi penyebaran virus tersebut secara meluas di kalangan masyarakat sehingga dengan dilakukannya pembatasan sosial berskala besar dengan model di rumah saja dan atau melakukan aktivitas pekerjaan di rumah, mata rantai penyebaran virus dapat dicegah kemudian mendapat penurunan status positif orang yang terpapar virus Corona.

Penyebaran  virus corona atau Covid-19 disikapi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati melakukan tindakan dalam rangka mencegah penyebaran,   berupa tindakan karantina wilayah dan atau pembatasan aktivitas sosial masyarakat, melalui pembatasan sarana penunjang interaksi manusia berupa transportasi dan Layanan Umum,  selain itu pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat baik bantuan dengan memperceepat dan menambahkan bantuan yang sudah ada maupun dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Akibat dari penyebaran virus Corona yang cepat perlu juga pencegahan secara cepat sehingga tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melakukan antisipasi pencegahan dan mengalokasikan dana dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona,  pihak swasta seperti Perusahaan pula turut serta mengalokasikan bantuan berupa implementasi Program CSR Perusahaan, selain itu pemerintahan desa  juga melakukan alokasi dana dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai,  dari Alokasi Dana Desa (ADD), berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

Bantuan Langsung Tunai dari Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa tentunya berdasarkan kategori masyarakat yang terdampak dan kategori lain dari masyarakat yang berstatus sosial rumah tangganya pada kelompok keluarga pra Sejahtera selain itu adalah Rumah Tangga yang belum dan/atau tidak menrima bantuan PKH maupun BPNT/BSP (bantuan Sembako pangan) dari alokasi pemerintah pusat dan Bantuan yng bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ,  alokasi dana yang dikeluarkan untuk penanganan penyebaran virus Corona oleh desa dibatasi berdasarkan nilai Alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat diantaranya berkisar dari 25% sampai dengan 35% yang disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Data terbaru di Indonesia dalam laman gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 per tanggal 22 April 2020 tercatat situasi virus Corona atau COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 7.418, kasus baru 283 Orang, yang sembuh sebanyak 913,  dan yang meninggal dunia sebanyak 635.

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lebak

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam melakukan penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19,  merujuk kepada keterangan WHO mengenai penetapan kejadian luar biasa atau KLB, yang mana poin intinya adalah melakukan pembatasan sosial berupa Physical Distance dengan melakukan pemeriksaan jalur-jalur perbatasan dari dan ke kabupaten Lebak selama masa darurat Covid-19.

Pentingnya pembatasan sosial masyarakat berupa Physical Distancing maupun social distancing akan mengakibatkan aktivitas sosial masyarakat secara personal untuk melakukan kegiatan dirumah dan atau melakukan pembatasan diri sebagai aktivitas sosial, yang akan menimbulkan terpaparnya virus corona.

Tentunya kebijakan pemerintahan Kabupaten Lebak dalam melakukan pembatasan sosial berskala wilayah Kabupaten Lebak, Secara langsung akan menimbulkan terpengaruhnya kegiatan ekonomi masyarakat dan atau terhentinya Mata pencaharian masyarakat utamanya pada aspek yang berkaitan dengan transportasi dan atau pelayanan umum masyarakat,  sehingga kebijakan yang baik tersebut harus diperhitungkan diferensialnya, dalam mengantisifasi keseimbangan atas kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 106,9 miliar,  yang  digunakan untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat dengan Program Sembako sebesar 63 Milyar, 35 Milyar akan digunakan untuk pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD), serta 5 Milyar untuk penanganan dampak ekonomi seperti Dukungan Industri, UMKM dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Fenomena Sosial

Penanganan Covid-19 yang berakibat terhadap aktivitas sosial Masyarakat, di kabupaten lebak dalam upaya menunjang kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah menggelontorkan dana Bantuan Sosial untuk pemulihan Ekonomi masyarakat dan bantuan Sembako kepada Masyarakat.

Tentunya Bantuan Sembako yang akan didapatkan oleh masyarakat harus memenuhi kategori manfaat yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses pendataan penerima manfaat bantuan sembako ditengah Pandemi ini harus benar-benar dilakukan secara objektif melalui pemerintahan desa agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Permasalahan bantuan sosial yang sering terjadi diantaranya kategori Penerima Manfaat bantuan dan tingkat kepentingan di bawah sebut saja pada wilayah pemerintahan Desa, kondisi lain adalah tingkat Sumber daya Manusia di setiap Desa, yang kadang-kadang ingin semuanya mendapatkan Bantuan Sosial, padahal ukuran bantuan sosial dibatasi baik pada pembatasan jumlah bantuan, jumlah sasaran dan kategori calon pemanfaat, dilain itu sering terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, masyarakat penerima bantuan yang sudah berjalan sebelumnya seperti bantuan PKH dan BPNS/BSP dengan masyarakat yang belum menerima bantuan, apalagi situasi saat ini dalam pandemic Covid-19, yang mana hampir semuanya melakukan pembatasan sosial.

Pada fenomena sosial tersebut Pemerintahan desa harus benar-benar selektif dengan pertimbangan yang valid, dengan melakukan analisis  pada Basic Data Terpadu (BDT) dan Kenyataan masyarakat yang sebenarnya, faktor lain yang menjadikan fenomena sosial atas bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Pemerintah Desa adalah kesadaran sosial masyarakat, dimana tidak sedikit masyarakat yang secara taraf ekonomi lebih baik atau sejahtera harus turut serta membantu, bukan sebaliknya urugrempug ingin menjadi bagian dari penerima manfaat bantuan sosial ditengah pandemic covid-19, karena kesalahan pada pendataan penerima bantuan di awal akan menimbulkan social problem, sehingga harus terdapat hubungan yang linear dan menjadi aspek yang pundamental antara  Peran Pemerintah Desa yang Objektif dan masyarakat harus memiliki kesadaran sosial yang tinggi dalam menempatkan posisi di musim pandemic ini, lebih jauh dari itu turut serta mencegah penyebaran Covid-19 dan membantu masyarakat yang secara taraf ekonomi belum beruntung.

Selain itu kecenderungan masyarakat pada bantuan sangat tinggi, dan keterbatasan bantuan pemerintah terhadap masyarakat, harus dapat diartikan pula secara objektif agar kemudian tidak menimbulkan kesenjangan sosial, dimana Pemerintah dan masyarakat harus dapat menempatkan diri dan posisi,  Masyarakat  yang sesuai kategori tentunya berhak menerima manfaat bantuan, dan yang tidak menerima bantuan sejatinya lebih bersyukur bahwa secara kategori keadaannya lebih beruntung, hal ini agar tidak bersinggungan dan menjadi masalah baru di Desa.

Mayarakat yang menerima Bantuan Sosial dan Masyarakat secara lainnya secara umum selain hak nya menerima manfaat dan pelayanan lain dari Desa, tentunya memiliki  kewajiban untuk membangun Desa (Bermasyarakat dan Berdesa) seperti Meningglkan kegiatan Gotong Royong, Kebersihan Lingkungan Tempat Tinggal dan turut serta dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Siskamling/Ronda), dengan demikian pabila kedua aspek sebagai hak dan kewajiban masyarakat dan keberadaan bantuan sosial yang tepat sasaran serta kesadaran sosial masyarakat yang tinggi, dapat dipastikan terdapat harmonisasi yang indah antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Indonesia..:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here