Menghijaukan Zona Layanan Publik di Banten

0
8

BR| BERITA UTAMA. Tingkat pelayanan publik di Provinsi Banten masih buruk, hak ini di sampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang P Surno setelah acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Mapolres Pandeglang, Senin (28/05/2018). Dengan demikian tingkat pelayana publik di provinsi Banten masih belum masuk standar atau masuk dalam zona merah.

Menurutnya tahun ini tingkat pelayanan publik di Banten masih dalam zona merah, walaupun tahun lalu ada beberapa wilayah yang beranjak ke zona kuning. Ia menuturkan, dari hasil tersebut diketahui bahwa pelayanan publik di Banten masih stagnan alias tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hasil survei di tahun ini juga dalam kategori zona merah. Tahun lalu memang ada beberapa wilayah yang beranjak ke zona kuning akan tetapi pelayanan publik di Banten ini masih tidak ada peningkatan,” katanya.

Bambang menambahkan pihaknya tidak menjadikan Pandeglang sebagai Sampel untuk survei, akan tetapi kalau melihat standarisasi yang di jalankan di semua instansi yang memiliki layanan publik, standarnya masih belum bagus.

Bambang P. Surno, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten

“Persyaratannya di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus ada loket layanan, unit layanan pengaduan, ada unit yang melayani orang yang berkebutuhan khusus, ada penilaian kinerjanya dan terpampang syarat-syarat yang berkaitan dengan layanan publiknya dan lain sebagainya (haurus ada Standar Operasional dan Prosedur Layanan). nah ini semua sebagian besar belum ada di Pandeglang, dengan demikian saya yakin kuning aja belum,”katanya.

Lanjut Bambang, selama OPD tersebut belum memenuhi setandar pelayanan publik, pasti berada dalam zona kuning dan ada kemungkinan masuk kedalam zona merah apabila tidak ada sama sekali.

“Standarisasi tersebut inti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena selain bertujuan mengurus berkas, masyarakat juga tentunya butuh informasi lengkap soal tahapan dan persyaratan yang akan di tempuhnya sebelum melakukan atau pembuatan dokumen di OPD tersebut,” terangnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya setiap OPD harus mengembangkan front Office dan Back Office, agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu juga harus meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien danefektif).Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Semoga kedepan Banten bisa menghadirkan pelayanan publik yang prima.(SR/Berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here